ALAMSYAH

SorotKita-Tingginya tingkat intervensi pemerintah supra terhadap lingkungan pemerintahan di desa menjadi penyebab dari semakin banyaknya pihak pemerintah desa yang menyerah ketika berhadapan dengan praktek pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh pemerintah diatasnya. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah desa cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaran pemerintah desa.

Pada awalanya, tindakan toleransi pemerintah desa lebih banyak. Karena keterpaksaan, yaitu sebagai bentuk respons ketakutan. Namun, apabila pada perkembangannya pemerintah desa banyak yang merasa biasa ketika melakukan hal itu, atau bahkan berpikir tentang kepatuhan dan kesetian terhadapa pemerintah diatasnya, dan tidak menganggapnya sebagai praktik negative yang merugikan berarti pemerintah desa kita telah ikut melembagakan praktik pungutan liar sebagai bentuk praktek korupsi.

Pada hakikatnya praktek-praktek seperti tawar menawar biaya pungutana liar, kolusi, penjualan pengaruh, nepotisem, kuitansi fiktif, manipulasi laporan keuangan , transper komisi, mark up, pemerasan penyuapan atau sogok yang disamarkan sebagai hibah, hadiah  atau uang terima kasih, dan cara-cara lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang kesemuanya menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) sangat bertentangan dengan ketentuan yang diatur undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelanggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kkn serta undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi.

Praktek penjualan karcis masuk pertandingan PSGC Ciamis disinyalir penuh dengan muatan intervensi terhadap pemerintahan desa di kabupaten Ciamis. Dengan alasan memajukan prestasi persepakbolaan  Ciamis. Penjualan karcis tersebut penuh dengan nuasa pemaksaan mengingat peran pejabat pemerintah Kabupaten Ciamis sangat didominasi dalam pengelolaan klub sepakbola PSGC Ciamis yang notabene berdasarkan status FIFA bahwa kepengurusan klub sepakbola harus independen dan jauh dari intervensi serta campuran  tangan pemerintah.

Mengingat desakan dari berbagai pihak terutama pemerintahan desa di Kabupaten Ciamis , serta bentuk kepeduliaan dan kecintaan  terhadap klub sepakbola kebangsaan Ciamis. Dengan ini kami atas nama pemerintah desa mendesak Bupati Ciamis dan DPRD Ciamis untuk segera mungkin menertibkan praktek-praktek pungutan liar terkait dengan penjualan karcis masuk pertandingan PSGC Ciamis. Karena dirasa sangat memberatkan pemerintah desa, serta merusak kehormatan dan nama baik PSGC Ciamis sebagai ikon persepakbolaan Ciamis.Terima kasih-SorotKita